MY Hobi

Arti dari “Hobi” itu sendiri yaitu suatu kegiatan rekreasi atau hiburan yang dilakukan pada waktu luang (senggang) untuk menenangkan pikiran seseorang agar pikiran lebih fresh J

Dan disini saya akan menceritakan sedikit tentang hobi saya.

Hobi saya yang pertama yaitu bermain bulu tangkis. Bulu tangkis yaitu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang atau dua pasangan yang saling berlawanan. Saya senang bermain bulu tangkis karena saya merasa enjoy bisa berkumpul bersama teman selain itu bisa mendapatkan manfaat kesehatan pula. Saya juga mengikuti UKM (unit kegiatan mahasiswa) gunadarma yang dijadwalkan setiap malam minggu. Disana saya bisa mendapatkan teman baru karena suka mengadakan turnamen atau sekedar latihan saja. Tetapi terhenti saat menginjak semester 5 karena jadwal kuliah sudah lumayan padat. Hehe sehingga saya hanya bisa menyempatkan waktu untuk bermain bulu tangkis hari libur saja. Awal saya menyukai hobi ini pada kelas 4 SD tapi saya tidak tekunkan hobi saya hanya sekedar hobi saja. Tokoh pemain bulu tangkis yang saya sukai adalah Taufik Hidayat. adalah mantan pemain bulu tangkis tunggal putra untuk Indonesia. Awalnya ia bermain di klub SGS Elektrik Bandung.

Hobi saya yang kedua yaitu menonton film. Menurut saya menonton film terkadang suka muncul ide atau inspirasi. Banyak kisah yang diangkat menjadi sebuah film yang menarik dan disenangi oleh masyarakat untuk menjadi pelajaran bagi kehidupan baik dari segi actor/ aktris, cerita, kisah nyata, persahabatan, cinta, perjuangan dll. Saya suka film yang bergenre romance, komedi, petualang, cinta, persahabatan dan cerita penuh dengan inspirasi, baik film Indonesia maupun barat. Terkadang jika ada waktu luang dan bugjed cukup saya menonton film bioskop jika tidak didukung dengan keduanya saya menunggu waktu yang pas kemudian mendownload nya dan menonton dikamar saja :D

Actor yang saya kagumi yaitu Reza Rahadian Matulessy, dalam berakting sangat sangat mendalami perannya. Reza terkenal sebagai aktor yang aktingnya selalu memukau dengan deretan penghargaan.

Kasus Etika Profesi Akuntansi

Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono yang diduga menyuap pajak.

September tahun 2001, KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono harus

menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat

pajak di Indonesia sebesar US$ 75 ribu. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu

untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Easman

Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New

York.

Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman memang susut drastis. Dari

semula US$ 3,2 juta menjadi hanya US$ 270 ribu. Namun, Penasihat Anti Suap

Baker rupanya was-was dengan polah anak perusahaannya. Maka, ketimbang

menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara suka rela kasus ini dan

memecat eksekutifnya.

Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission,

menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practices Act, undang-undang anti korupsi

buat perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir saja Baker dan

KPMG terseret ke pengadilan distrik Texas. Namun, karena Baker mohon ampun,

kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatan.

Sumber : http://keluarmaenmaen.blogspot.com/2010/11/beberapa-contoh-kasus-

pelanggaran-etika.html

Komentar : Pada kasus ini KPMG telah melanggar prinsip integritas karena tidak

memenuhi tanggungjawab profesionalnya sebagai Kantor Akuntan Publik

sehingga memungkinkan KPMGkehilangan kepercayaan publik. KPMG juga

telah melanggar prinsip objektivitas karena telah memihak kepada kliennya dan

melakukan kecurangan dengan menyogok aparat pajak di Indonesia.

  Kasus pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik kembali muncul.

Menteri Keuangan pun memberi sanksi pembekuan. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukumonline, Selasa (27/3), menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004.

Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003.

Pembekuan izin yang dilakukan oleh Menkeu ini merupakan yang kesekian kalinya. Pada 4 Januari 2007, Menkeu membekukan izin Akuntan Publik (AP) Djoko Sutardjo dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno selama 18 bulan. Djoko dinilai Menkeu telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dengan hanya melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Myoh Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005.

Sebelumnya, di bulan November tahun lalu, Depkeu juga melakukan pembekuan izin terhadap Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta. Dalam kasus ini, Justinus terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun 2003.

Kasus Great River sendiri mencuat ke publik seiring terjadinya gagal bayar obligasi yang diterbitkan perusahaan produsen pakaian tersebut. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengindikasikan terjadi praktik overstatement (pernyataan berlebihan) penyusunan laporan keuangan yang melibatkan auditor independen, yakni akuntan publik Justinus Aditya Sidharta.

Cukup satu saksi ahli Terhadap kasus Great River, saat ini Bapepam-LK sedang meminta penilaian independen dari saksi ahli untuk menuntaskan pemeriksaan kasus overstatement laporan keuangan emiten berkode saham GRIV itu. Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK Wahyu Hidayat mengatakan akuntan publik akan dipanggil untuk memberikan penilaian terhadap kasus laporan keuangan Great River. “Penyidikan Great River masih pada tahap penyempurnaan, kami menyiapkan saksi ahli dari akuntan publik,” tuturnya kepada pers, pekan lalu.

Pemanggilan saksi ahli oleh penyidik Bapepam-LK ini dibenarkan oleh UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Alasannya, dalam Pasal 101 ayat 3 h UU Pasar Modal disebutkan, penyidik Bapepam-LK berwenang meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal.

Pasca pengambilan keterangan akuntan publik, otoritas pasar modal segera menyusun berkas pemeriksaan overstatement laporan keuangan Great River yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Berkas itu, kata Wahyu, akan dibuat terpisah dari berkas pemeriksaan direksi.

Ditambahkan oleh Wahyu saksi ahli kasus Great River bisa diambil dari anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) asalkan independen. Dalam waktu dekat ini, akuntan yang akan ditetapkan sebagai saksi ahli segera diumumkan oleh otoritas pasar modal itu. “Satu saksi ahli cukup. Bisa dari IAI atau siapapun, yang pasti independen. Kalau sudah cukup dengan saksi ahli itu, langsung kami berkas,” sambungnya.

Analisis :

Dalam kasus di atas, sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Untuk kasus yang pertama, pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004.

Sebagai seorang akuntan publik, Petrus seharusnya mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku. Ketika memang dia harus melakukan jasa audit, maka audit yang dilakukan pun harus sesuai dengan Standar Auditing (SA) dalam SPAP. Begitu juga dengan kasus-kasus pembekuan izin terhadap akuntan publik yang lain dalam berita di atas.

10 Standar Auditing (SA) menyebutkan standar apa saja yang harus ada atau dilakukan dalam proses auditing :

1. Keahlian dan pelatihan teknis yang memadai
2. Independensi dalam sikap dan mental
3. Kemahiran professional dengan cermat dan seksama
4. Perencanaan dan supervise audit
5. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern
6. Bukti audit yang cukup dan kompeten
7. Pernyatan apakah Lapkeu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
8. Pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum
9. Pengungkapan informasi dalam Lapkeu
10. Pernyataan pendapat atas Lapkeu secara keseluruhan