Perbandingan tingkat kesejahteraan
provinsi-provinsi di pulau jawa dengan provinsi di luar jawa menurut Dudley
Seers yaitu menurut :
1.Tingkat pengangguran
2.Tingkat kemiskinan
3.Ketimpangan di berbagai bidang.
2.Tingkat kemiskinan
3.Ketimpangan di berbagai bidang.
PROVINSI
JAWA BARAT
Tingkat
Pengangguran
Pengangguran Terbuka. Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada
tahun 2013
(Februari)
mencapai 1.815.300 jiwa menurun dibanding tahun 2008 (2.263.584 orang) atau berkurang
sebanyak 448.284 jiwa . Sementara untuk perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuks
(TPT), TPT Provinsi Jawa Barat tahun 2013 sebesar 8,90 persen menurun
dibandingkan TPT tahun sebelumnya (9,08%), dan kondisi TPT Jawa Barat tergolong
tinggi dibandingkan terhadap TPT nasional. TPT tahun 2012 antar kabupaten/kota
di Jawa Barat terbesar di Kabupaten Cirebon, yaitu sebesar 16,04 persen dan
terendah di Kabupaten Tasikmalaya(4,90 %).
Ketimpangan di berbagai bidang
Kesehatan
:
Banyak masyarakat yang datang untuk dilayani tentang masalah kesehatannya,namun tidak sedikit pula yang ditolak oleh rumah sakit dengan berbagai alasan.
Anggaran untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Banten sejatinya sudah ada peningkatan dari tahun ketahunnya, tetapi sampai saat ini, anggarannya terlihat tidak tepat sasaran. Ini bias dibuktikan dengan catatan bahwa Provinsi Banten menmempati posisi 3 tentang penanganan gizi buruk.
Banyak masyarakat yang datang untuk dilayani tentang masalah kesehatannya,namun tidak sedikit pula yang ditolak oleh rumah sakit dengan berbagai alasan.
Anggaran untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Banten sejatinya sudah ada peningkatan dari tahun ketahunnya, tetapi sampai saat ini, anggarannya terlihat tidak tepat sasaran. Ini bias dibuktikan dengan catatan bahwa Provinsi Banten menmempati posisi 3 tentang penanganan gizi buruk.
PROVINSI
JAWA TIMUR
Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur
pada tahun 2013 (Februari)
mencapai 804.400 jiwa menurun dibanding tahun 2008 (1.296.313 jiwa), dengan persentase Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) sebesar 4,02 persen lebih rendah dibandingkan terhadap TPT
nasional. Sementara untuk perbandingan TPT antar kabupaten/kota terbesar di
Kota Kediri, yaitu sebesar 7,85 persen dan terrendah di Kabupaten Pacitan (1,16
%).
Tingkat
Kemiskinan
Dalam setahun ini (September 2012 s.d.
September 2013), persentase penduduk miskin Jawa Timur mengalami penurunan
sebesar 0,35 poin persen dari 13,08 persenSeptember 2012 menjadi 12,73 persen
September 2013. Namun selama satu semester ini (Maret 2013 s.d. September
2013), persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,18 poin persen
(Gambar 1). Kenaikan selama satu semester tersebut ditunjukkan dengan jumlah
penduduk miskin pada Maret 2013 sebanyak 4.771,26 ribu jiwa menjadi sebanyak
4.865,82 ribu jiwa pada September 2013 atau naik sebesar 94,56 ribu jiwa,
diduga kenaikan penduduk miskin ini sebagai dampak dari kenaikan harga BBM yang
mempengaruhi daya beli penduduk miskin. untuk daerah perdesaan dan 0,33 poin
persen untuk dari perkotaan. Ditinjau secara spasial, seperti telah dipaparkan
sebelumnya, kenaikan persentase penduduk miskin di perdesaan lebih kecil
daripada perkotaan, yaitu 0,08 poin persen.
Ketimpangan di berbagai bidang
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tidak
berkualiatas karena memberi kontribusi semakin melebarnya ketimpangan
social.”Awal Soekarwo menjadi gubernur, angka ketimpangan 0,33. Tetapi, saat
ini, angka ketimpangan berada diposisi 0,38. Ini artinya, pertumbuhan ekonomi
ini tidak bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur,” tandas Sirmadji
Tjondropragolo.
PROVINSI
JAWA TENGAH
Tingkat Pengangguran
Jumlah Pengangguran
Terbuka di
Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013
(Februari) mencapai 941.400 jiwa menurun dibanding tahun 2008 (1.227.308 orang) atau berkurang sebanyak 285.900 jiwa.
Sementara untuk perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT Provinsi
Jawa Tengah tahun 2013 sebesar 5,57%
lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (5,63%), tingkat pengangguran Jawa Tengah lebih rendah
dibandingkan terhadap TPT nasional. “Penyebaran TPT tahun 2012 terbesar di Kabupaten Pati, yaitu sebesar 12,20
persen dan TPT terendah di Kabupaten Purworejo (3,28 %).”
Tingkat
Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah
pada September 2012 sebesar 4,863 juta
orang (14,98 persen) yang berkurang 113,96 ribu orang dibandingkan
dengan penduduk miskin pada Maret 2012
yang berjumlah 4,977 juta orang (15,34 persen). Berdasarkan daerah
perkotaan dan perdesaan masing-masing turun 54,6 ribu orang (0,38 persen) dan
59,3 ribu orang (0,35 persen).
Selama
periode Maret 2012 – September 2012, distribusi penduduk miskin antara daerah
perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada Maret 2012, sebagian besar
(59,80 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan begitu pula pada
September 2012 (59,98 persen)
PROVINSI
DKI JAKARTA
Tingkat Pengangguran
Pengangguran Terbuka. Jumlah pengangguran Terbuka
di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013
(Februari) mencapai 513,2 ribu orang menurun dibanding tahun 2008 (580.5 ribu orang) atau berkurang sebanyak 67,3 ribu orang. Perkembangan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) dalam
periode tahun 2008-2013 penurunan sebesar 2,22 persen, TPT DKI
Jakarta tahun 2013 sebesar 9,94%
lebih rendah dibandingkan TPT
tahun sebelumnya. “Namun kondisi
TPT DKI Jakarta masih tergolong tinggi
dibandingkan terhadap rata-rata TPT nasional.” “Sementara untuk TPT tahun 2012 terbesar terdapat di Kabupaten Adm. Kep.
Seribu (13,97%) dan terendah di Kota Jakarta Selatan (8,96 %).” Berikut
penjelasannya:
Tahun
|
DKI Jakarta
|
Indonesia
|
2008
|
12,16
|
8,39
|
2009
|
12,15
|
7,87
|
2010
|
11,05
|
7,14
|
2011
|
10,80
|
6,56
|
2012
|
9,87
|
6,14
|
2013
|
9,94
|
5,92
|
Tingkat
Kemiskinan
Perkembangan kemiskinan di
Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2008-2013,
secara absolut
terjadi
penurunan, jumlah penduduk
miskin tahun 2013 (maret) 4297 jiwa
atau menurun sebanyak 25.410 jiwa dari tahun 2008. Sementara
untuk tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 menurun sebesar 0,74 persen, dengan persentase kemiskinan tahun 2013 sebesar 3,55 persen atau masih didibawah persentase kemiskinan
nasional (11,37%). Berikut ini tabel
persentasenya :
Tahun
|
DKI Jakarta
|
Indonesia
|
2008
|
4,29
|
15,42
|
2009
|
3,62
|
14,15
|
2010
|
3,48
|
13,33
|
2011
|
3,75
|
12,49
|
2012
|
3,70
|
11,67
|
2013
|
3,55
|
11,37
|
PROVINSI BANTEN
Tingkat Pengagguran
Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi Banten pada tahun 2013 (Feb.) mencapai 552,9 ribu
jiwa menurun dibanding tahun 2008 (656,56 ribu jiwa) atau berkurang sebanyak 103,7 ribu jiwa.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuks (TPT), TPT selama periode tahun
2008-2013 menurun sebesar 5,08 persen, TPT Banten tahun 2013 masih tergolong
tinggi diatas rata-rata nasional yaitu mencapai 10,10 persen. Sementara untuk
TPT tahun 2012 terbesar di Kabupaten Serang sebesar 12,96 persen dan terendah
di Kota Tangerang Selatan (8,07 %).
Tingkat Kemiskinan
Meski pendapatan asli daerah (PAD) Banten 2013 sangat
tinggi, yaitu mencapai Rp 6.878.071.982.000, tetapi tidak di barengi dengan
pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di tanah jawara ini. "Selain
tugas fungsi dan pokok wakil gubernur, Rano mempunyai tugas. Percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai
Peraturan Pemerintah (PP) nomer 15 tahun 2010. Karena Rano tim ketua
penanggulangan kemiskinan," ujar Dimas Kusuma, koordinator Lembaga Kajian
Independen (LKI) di ruangannya, Kota Serang Tingkat pengangguran dan
pengangguran terbuka di tanah Banten sebanyak 9,90% dari jumlah penduduk
9.916.848 jiwa dengan luas wilayah 8.651,20 km persegi dan menempati urutan ke
32 dari 33 Propinsi. Angka kemiskinan di tanah Jawara, lebih tinggi di banding
Bangka Belitung (Babel), yang waktu pendiriannya tidak berbeda jauh. Angka
kemiskinan di Banten sebesar 5,89% sedangkan Babel 5,25% berdasarkan data BPS
2013 semester 2.
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)
Tingkat Pengangguran
Jumlah pengangguran terbuka di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2013 (Feb.) mencapai 72.500 ribu jiwa atau menurun sebesar 35.029 ribu jiwa dari tahun 2008. Sementara untuk perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2013 (Feb.) sebesar 3,80 persen sama lebih rendah dibandingkan TPT nasional. Penyebaran TPT tahun 2012 terbesar di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 5,42 persen dan TPT terendah di Kabupaten Gunung Kidul (1,92 %).
Tingkat Kemiskinan
Garis kemiskinan pada September 2013 adalah
Rp 303.843,-per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan kondisi September
2012yang garis kemiskinannya sebesar Rp 270.110,- per kapita per bulan, terjadi
kenaikan sebesar 12,49 persen dan jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2013
yang besarnya Rp 283.454,- per kapita per bulan, maka tampak adanya kenaikan
garis kemiskinan sebesar 7,19 persen. Terjadinya peningkatan garis kemiskinan
ini sejalan dengan terjadinya inflasi September 2012 ke September 2013 yang
sebesar 7,60 persen, serta inflasi Maret 2013 - September 2013 yang mencapai
3,49 persen
Adapun
Di Luar Jawa Yaitu :
PROVINSI PAPUA
Tingkat Pengangguran
Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Papua Barat,
Ir Tanda Sirait,MM, Senin (7/5) membeberkan, pada Februari 2012 pengangguran
mencapai angka 25.246 orang, berkurang 7.785 orang dibanding Agustus 2011 dan
juga berkurang sebanyak 5.176 orang dari Februari 2011. Terjadi penurunan
tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat yaitu dari 8,94
persen pada Agustus 2011 menjadi sebesar 6,57 persen pada Februari 2012.
Tingkat Kemiskinan
Perkembangan kemiskinan di Provinsi Papua dalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut meningkat 284,26 ribu jiwa, jumlah penduduk miskin tahun 2013 (februari)
tercatat sebanyak 1.017 ribu jiwa.
Kondisi kemiskinan di Provinsi Papua
masih tergolong tinggi jika dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan
kemiskinan nasional, persentase penduduk miskin Papua tahun 2013 (februari) sebesar 31,13 persen. Namun
jika dilihat perkembangan dari tahun
2008-2013 tingkat kemiskinan di papua menurun sebesar 5,95 persen dari tahun
2008.
Ketimpangan di berbagai bidang
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan
Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua, Donatus Mote menyatakan Program
Strategi Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (Prospek)
merupakan salah satu dari jawaban atas berbagai ketimpangan pembangunan yang
dirasakan masyarakat sebelumnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar
orang asli Papua, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.
Dimana
ada 8 tujuan MDGs yakni menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai
pendidikan dasar untuk semua, mendorong keseteraan gender dan pemberdayaan
perempuan. Selain itu menurunkan angkat kematian anak, meningkatkan kesehatan
ibu, memerangi HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya serta
memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membangun kemitraan global untuk
pembangunan
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tingkat Pengangguran
Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai
5,38 persen, mengalami kenaikan dibanding TPT Februari 2013 sebesar 5,37
persen dan juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan TPT Agustus 2012 sebsar
5,26 persen. Secara absolut, pengangguran pada Agustus 2013 berjumlah 112.708
orang hal ini menurut data BPS mengalami penurunan sekitar 7.296 orang jika
dibanding keadaan Februari 2013, atau bertambah sebesar 2.760 orang jika
dibanding keadaan Agustus 2012. Namun secara persentase, tingkat pengangguran
pada bulan Agustus 2013 mengalami kenaikan, yaitu 0,01 persen jika
dibandingkan dengan keadaan Februari 2013. Dibandingkan dengan keadaan Agustus
2012, tingkat pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0,12 persen.
Tingkat Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di Nusa
Tenggara Barat pada September 2013 mencapai 802,45 ribuorang (17,25 persen),
berkurang 28,39
ribuorang (0,72
persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang
sebesar 830,84 ribu orang (17,97 persen). Selama
periode Maret – September
2013,
penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 27,32 ribu orang (dari 391,4 ribu ribu orang pada
Maret 2013 menjadi 364,08 ribuorang pada September 2013), sementara di
daerah perdesaan berkurang hanya
1,07 ribu orang (dari 439,45orang
pada Maret 2013 menjadi 438,37 ribuorang pada September 2013). Penduduk miskin di daerah perkotaan
pada Maret 2013 sebesar 20,28 persen, menurun menjadi 18,69 persen pada
September 2013. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 16,32 persen
padaMaret 2013menjadi
16,22 persen pada September 2013.
PROVINSI RIAU
Pengangguran
Tingkat
pengangguran di Riau Februari 2013 ini
mulai membaik. Dibandingkan Februari 2012 lalu, tingkat pengangguran terbuka
Februari ini sebesar 4,13 persen. Angka lebih rendah daripada tahun sebelumnya
yang mencapai 5,17 persen. Dari sisi jumlah, Februari 2013 ini pengangguran
mencapai 116.410 orang.
Kemiskinan
Jumlah
penduduk miskin di Riau Maret 2013 sebesar 469,28 ribu jiwa (7,72%). Jika
dibandingkan dengan penduduk miskin pada maret 2012 yang berjumlah 483,07 ribu
jiwa (8,22%), penduduk miskin di riau mengalami penurunan sebanyak 13,79 ribu
jiwa.
Presentase
Kemiskinan
Kota
|
Desa
|
Desa
+ Kota
|
6.68%
|
9.55%
|
8.42%
|
Ketimpangan
di berbagai bidang
Ketimpangan
dalam pemerataan pembangunan menjadi pemicu adanya keinginan pemekaran
kabupaten di Provinsi Riau, seperti di Rokan Hulu dan Bengkalis.
Menanggapi
keinginan pemekaran wilayah di sejumlah kabupaten di Riau. Wacara pemekaran
daerah kembali mengemuka untuk pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam
memisahkan diri dari Rokan Hulu, dan pembentukan Kabupaten Mandau lepas dari
Bengkalis
PROVINSI
ACEH
Tingkat
Pengangguran
Pengangguran Terbuka. Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh pada tahun 2013 (Februari) mencapai 177.800
jiwa, meningkat sebanyak 6.388
jiwa dari tahun 2008. “Sementara
kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Aceh tergolong masih tinggi
dibandingkan terhadap tingkat pengangguran nasional,” pada tahun 2013 tercatat TPT sekitar 8,38 persen. Sementara untuk perkembangan TPT tahun 2012 tertinggi yaitu di Kabupaten Aceh Utara
mencapai sebesar 15,47% dan terrendah sebesar 1,41 % di Kabupaten Bener Meriah.
Tingkat Kemiskinan
Perkembangan kemiskinan di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut
terjadi penurunan sebesar 118,99 ribu jiwa, jumlah penduduk miskin
tahun 2013 (Maret) sebanyak 841 ribu
jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan dan
hingga akhir tahun 2013 mencapai 17,6 persen. Kondisi kemiskinan
Provinsi Aceh masih tergolong tinggi jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,37%).
PROVINSI
BALI
Tingkat Pengangguran
Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi Bali
pada tahun 2013 (Februari) mencapai 45.400 jiwa atau menurun sebanyak 24.100
jiwa dari tahun 2008. Sementara untuk perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT), TPT Provinsi Bali tahun 2013 (Februari) sebesar 1,89 persen lebih rendah
dibandingkan tahun sebelumnya (2,04%), dan jika dibandingkan terhadap TPT
nasional lebih rendah. Pentebaran TPT tahun 2012 antar kabupaten/kota terbesar
di Kota Denpasar yaitu sebesar 78,31 persen dan TPT terendah di Kabupaten
Karangasem (67,07 %).
Tingkat
Kemiskinan
Perkembangan jumlah penduduk miskin di
Provinsi Bali selama periode 2008-2013, secara absolut menurun sebanyak 53,18
ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) sebesar 163 ribu
jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013
mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2013 persentase kemiskinan mencapai
3,95%. Kondisi kemiskinan di Provinsi Bali tergolong rendah jika dibandingkan
terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,86%).
Penyebaran penduduk miskin terbesar tahun
2011 terdapat di Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak 37,90 ribu jiwa dan
Karangasem sebanyak 26,10 ribu jiwa, dan terendah di Kota Klungkung sebesar
10,70 ribu jiwa. Sementara untuk penyebaran tingkat kemiskinan tertinggi
terdapat di Jembrana sebesar 6,56% dan tingkat kemiskinan terendah di Kota
Denpasar sebesar 1,79%.
Solusinya menurut pendapat
saya :Pendidikan
merupakan faktor utama seseorang dalam memilih dan mendapatkan pekerjaan.
Walaupun masih banyak para sarjana yang menjadi pengangguran, namun biasanya
apabila seseorang mau bekerja dalam suatu prusahaan, pendidikan adalah salah
satu hal yang dipersyaratkan. Pengangguran
kebanyakan disebabkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli.
Selain berpendidikan, perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah
memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Masalah tersebut amat relevan di
Negara kita, mengingat sejumlah besar penganggur adalah orang yang belum memiliki
keterampilan atau keahlian tertentu
Dan menciptakan
lapangan
kerja
dan meminimalis
memiskinan,Pemerintah dapat mengupayakan hal tersebut dengan
berbagai cara berikut antara lain : mengadakan proyek padat karya,mendirikan
lebih banyak ukm-ukm, memberlakukan inpres desa tertinggal. Dan yang terakir Meminimalis
(KKN) dan Memberantas Korupsi Dalam Upaya Meningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
Referensi :
http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203500JaTim%202013.Pdf
http://igi.fisipol.ugm.ac.id/index.php/id/unfgi/kabar-inovasi/349-prospek-untuk-ketimpangan-pembangunan-di-papua
http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%209400Papua%202013.Pdf
http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%205100Bali%202013.Pdf
